Ketika Fanatisme Menggantikan Kesadaran Politik”

Tetesan Air Mata Ibunda Kota Tua Port Numbay -Melangkah Tanpa Alas kaki- Numbay -Ada kecenderungan yang semakin mengkhawatirkan dalam ruang-ruang publik (sosial media) belakangan ini: sebagian aktivis gerakan perjuangan sipil di Papua mulai mencampakan “analisis” dengan menampakkan “fanatisme”, menggantikan “kritik” dengan “tuduhan”, dan menggantikan “tanggung jawab revolusioner” dengan “pembelaan membabi buta”, sebuah pikiran yang jalan di tempat. Yang ditulis yefry Wenda dalam unggahan lewat Facebooknya.

Mereka menganggap kritik terhadap tindakan tentara gerilya (TPNPB) sebagai serangan terhadap perjuangan pembebasan nasional (Papua Merdeka). Mereka mengira bahwa kesetiaan kepada perjuangan berarti membenarkan segala tindakan yang dilakukan atas nama perjuangan, walaupun tindakan itu salah. Padahal, sejarah revolusi justru mengajarkan hal yang sebaliknya. Lanjut yefry.

Revolusioner bukan berarti sekadar keberanian mengangkat senjata. Revolusioner adalah kemampuan menjaga arah politik perjuangan di tengah badai tekanan musuh, kesalahan, dan godaan klas penguasa. Senjata dapat merebut sebuah wilayah, tetapi hanya politik yang dapat memenangkan rakyat. Dan tanpa rakyat, tidak ada perjuangan pembebasan yang dapat mencapai kemenangan sejati. lanjutnya.

Iya Juga menekan bahwa, Belakangan ini saya merasa muak membaca sejumlah status, komentar, debat di grup WA dan pernyataan dari beberapa kawan aktivis sipil yang tiba-tiba berubah menjadi “jenderal media sosial”, aktivis sipil yang merasa sok paling militer. Sehingga, ketika sebuah kritik dilontarkan terhadap tindakan tentara gerilya, mereka segera tampil sebagai pembela paling depan yang menganggap setiap kritik sebagai ancaman terhadap perjuangan. Namun, mereka tidak pernah sadar bahwa merekalah racun mematikan yang ikut melemparkan tentara gerilya, TPNPB ke-dalam jurang; sebagai penjahat perang di mata dunia yang berdampak pada hilangnya solidaritas rakyat Indonesia dan internasional.

Yefry menyampaikan, Mereka baribut tentang perang, tetapi tidak memahami hukum perang. Mereka baribut tentang revolusi, tetapi tidak memahami disiplin revolusioner. Mereka baribut tentang perjuangan pembebasan nasional, tetapi mengabaikan prinsip-prinsip kemanusiaan yang seharusnya menjadi pembeda antara gerakan pembebasan nasional West Papua dan watak kekuatan penjajah yang menindas rakyat Papua: Kolonialisme Indonesia.

Iya menjelaskan juga bahwa, Yang lebih berbahaya lagi, mereka berulang kali menuduh setiap pengkritik sebagai agen BIN, Barisan Merah Putih (BMP) atau musuh perjuangan. Tuduhan seperti ini bukanlah tanda kekuatan politik, melainkan tanda kemiskinan argumentasi. Ketika seseorang tidak mampu menjawab kritik dengan analisis, ia memilih membungkam kritik melalui stigma.

Lanjut juga bahwa, Cara berpikir seperti ini tidak melahirkan kesadaran revolusioner. Ia hanya melahirkan mentalitas sektarian yang melihat dunia dalam dua warna: kawan atau musuh. Dalam sejarah banyak gerakan pembebasan, sektarianisme semacam ini justru menjadi salah satu penyebab kemunduran perjuangan.

Jika diperhatikan secara serius, sebagian besar argumen yang digunakan untuk membenarkan tindakan tertentu tidak berangkat dari analisis politik yang matang maupun dari pemahaman terhadap Hukum Humaniter Internasional. Yang terjadi justru pengulangan pernyataan-pernyataan resmi tanpa proses kritik dan pengujian. Seolah-olah setiap pernyataan yang keluar dari seorang pemimpin perjuangan atau juru bicara TPNPB, Sebby Sambom, adalah kebenaran mutlak yang tidak boleh dipersoalkan.

Seperti yang saya tegaskan dalam tulisan Respons dan klarifikasi: Solidaritas sangatlah penting: “tentara gerilya” TPNPB OPM sama seperti pejuang sipil kota: sama-sama memikul beban penindasan rakyat Papua yang harus diakhiri. Kesalahan apa pun dalam tindakan, wajib hukumnya untuk dikoreksi dan dievalusi oleh internal. Koreksi dan evalusi "tindakan" adalah mutlak dan perlu, sebab dari situ marwah perjuangan kita diukur. Perjuangan kita adalah untuk kemerdekaan, membela yang tertindas, dan teraniaya, bukan melahirkan penindasan baru. Oleh karena itu, kita wajib menjaganya secara kolektif”. 

Hal ini menjadi penting sebab tidak ada organisasi politik, militer, diplomat ataupun gerakan revolusioner yang terbebas dari kemungkinan-kemungkinan melakukan kesalahan.

Dalam tradisi perjuangan pembebasan selalu menempatkan kritik dan otokritik (KOK) sebagai instrumen penting untuk menjaga kesehatan politik organisasi. Kritik bukanlah senjata musuh. Kritik adalah alat kaum revolusioner untuk mencegah kesalahan berkembang menjadi krisis. Sebuah gerakan yang kehilangan budaya kritik akan kehilangan kemampuan belajar. Dan gerakan yang kehilangan kemampuan belajar sedang mempersiapkan kekalahannya sendiri., Punggas yefry.

Iya juga menjelaskan, Dalam konteks konflik bersenjata, persoalan ini menjadi semakin penting. Hukum Humaniter Internasional (HHI), tidak lahir untuk menghapus konflik, tetapi untuk membatasi penderitaan manusia yang ditimbulkan akibat konflik bersenjata. Salah satu prinsip paling fundamental adalah pembedaan (distinction) antara kombatan dan penduduk sipil. Prinsip ini menegaskan bahwa warga sipil tidak boleh menjadi sasaran serangan hanya karena berada dalam wilayah konflik atau karena identitas kelompoknya.

Karena itu, ketika muncul tindakan yang menimbulkan pertanyaan mengenai keselamatan warga sipil, maka evaluasi bukan hanya hak, melainkan kewajiban politik dan moral. Membahas persoalan tersebut bukan berarti menolak perjuangan bersenjata. Sebaliknya, itu adalah upaya memastikan bahwa perjuangan tetap berada dalam batas-batas yang dapat dipertanggungjawabkan secara politik, hukum, dan moral, Katanya.

Perjuangan pembebasan nasional tidak hanya berlangsung di hutan sebagai medan gerilya. Ia juga berlangsung di ruang opini publik, di forum-forum internasional,, dan di hati rakyat yang menjadi sumber utama kekuatan gerakan. Kehilangan legitimasi politik dapat menjadi pukulan yang tidak kalah beratnya.

Sejarah menunjukkan bahwa banyak gerakan pembebasan nasional memperoleh dukungan internasional bukan semata-mata karena mereka melawan kekuatan yang lebih besar, tetapi karena mereka mampu menunjukkan bahwa perjuangan mereka memiliki dasar moral yang kuat. Sebaliknya, ketika sebuah gerakan gagal menjaga disiplin politik dan disiplin kemanusiaan, musuh akan menggunakan setiap kesalahan sebagai alat untuk mendeligitimasi seluruh perjuangan.

Oleh sebab itu, tugas kita bukan menjadi pemandu sorak bagi setiap tindakan yang terjadi. Tugas kita adalah menjaga agar perjuangan tetap setia pada tujuannya. Kesetiaan kepada perjuangan tidak diukur dari seberapa keras seseorang membela kesalahan, melainkan dari seberapa berani ia mengoreksi kesalahan demi masa depan perjuangan itu sendiri.

Perjuangan pembebasan nasional bukanlah proyek untuk menciptakan penindasan baru dengan wajah yang berbeda. Tujuannya adalah membangun masyarakat yang lebih adil, lebih manusiawi, dan lebih bermartabat. Karena itu, setiap tindakan yang berpotensi menjauhkan perjuangan dari tujuan tersebut harus berani dipersoalkan.

Kita tidak membutuhkan fanatisme. Kita membutuhkan kesadaran politik. Kita tidak membutuhkan pembenaran tanpa batas. Kita membutuhkan disiplin revolusioner. Dan kita tidak membutuhkan kultus terhadap individu maupun organisasi. Kita membutuhkan keberanian untuk menempatkan kepentingan rakyat dan cita-cita pembebasan di atas segala-galanya.

Sebab pada akhirnya, perjuangan yang tidak mampu mengoreksi dirinya sendiri akan kehilangan arah. Dan perjuangan yang kehilangan arah, betapapun heroiknya, akan kesulitan mencapai tujuan pembebasan yang diperjuangkan.

West Papua, 20 September 2026 

           Yefry Wenda

Pos Admin