PIF KE-55 DI PALAU DAN PERGULATAN ISU PAPUA BARAT DI KAWASAN PASIFIK
Pacific Islands Forum adalah wujud paling nyata dari upaya menjaga keseimbangan itu. Sebagai forum tertinggi 18 negara anggota, mulai dari kekuatan besar seperti Australia dan Selandia Baru, negara kepulauan Melanesia seperti Fiji, Papua Nugini, Vanuatu, dan Kepulauan Solomon, hingga negara mikro seperti Tuvalu, Nauru, dan Niue, PIF selama puluhan tahun menjadi ruang untuk merumuskan apa arti "rumah bersama" di Samudra Pasifik. Visi yang selalu diulang adalah visi tentang kawasan yang tangguh, damai, harmonis, aman, inklusif secara sosial, dan sejahtera. Visi yang menempatkan manusia sebagai pusat, bukan hanya pertumbuhan ekonomi.
Tahun 2026, giliran Republik Palau menjadi tuan rumah. Di kota Koror, pada 30 Agustus hingga 4 September, para pemimpin akan berkumpul dengan tema ‘Membangun Ekonomi: Kehidupan. Aksi. Persatuan’. Tema ini mengingatkan bahwa ekonomi tidak boleh berhenti pada angka pertumbuhan. Ekonomi harus menyentuh kehidupan nyata masyarakat, diterjemahkan ke dalam aksi, dan menjadi alat pemersatu.
Di tengah agenda besar tentang perubahan iklim, keamanan laut, dan ketahanan pangan, satu isu kembali mengemuka: Papua Barat. Bagi negara-negara Melanesia di PIF, Papua bukan isu asing. Ada hubungan sejarah, budaya, bahasa, dan darah yang membuat setiap peristiwa di tanah Papua dirasakan sebagai urusan keluarga besar Pasifik. Karena itu desakan untuk membahas Papua Barat selalu muncul, baik dari dalam ruang sidang maupun dari aksi masyarakat sipil.
Artikel ini hadir untuk memahami mengapa PIF ke-55 di Palau menjadi titik penting, bagaimana dinamika politik di dalam forum bekerja, dan apa pilihan yang ada di hadapan para pemimpin ketika berhadapan dengan isu yang sudah belasan tahun menggantung ini.
ISI
Pertemuan Pemimpin Pacific Islands Forum ke-55 di Koror, Palau, kembali menempatkan isu Papua Barat di meja diskusi regional. Forum yang diikuti 18 negara anggota ini selalu menjadi barometer bagaimana kawasan Pasifik merespons persoalan kemanusiaan, keamanan, dan pembangunan di sekitarnya. Tahun ini Palau menjadi tuan rumah di tengah tekanan publik yang semakin kuat agar PIF tidak hanya berbicara ekonomi, tetapi juga berani menyentuh luka yang paling lama menggantung di kawasan Melanesia.
Isu Papua Barat bukan barang baru di PIF. Sejak 2019 forum ini sudah beberapa kali mengeluarkan resolusi yang meminta Indonesia memberikan akses bagi misi pencari fakta Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk meninjau situasi hak asasi manusia di wilayah tersebut. Namun realisasinya belum pernah terjadi.
Pada PIF ke-54 di Honiara, 8–12 September 2025, para pemimpin kembali memasukkan perkembangan politik Papua Barat dan Kaledonia Baru ke dalam agenda resmi. Perdana Menteri Kepulauan Solomon saat itu, Jeremiah Manele, menegaskan bahwa Papua Barat adalah agenda tetap. Meski begitu, para pemimpin juga sepakat bahwa pembahasan teknis sebaiknya dilakukan di tingkat Menteri Luar Negeri, bukan di level kepala negara. Pola inilah yang membuat banyak aktivis merasa frustrasi. Isu ini disebut, diakui, lalu dipindahkan ke forum lain tanpa keputusan konkret.
Pernyataan terbaru Menteri Luar Negeri Papua Nugini, Justin Tkatchenko, kepada RNZ Pacific bahwa Papua Barat akan kembali dibahas di Koror, memberi sinyal bahwa tekanan dari dalam kawasan belum padam. Bagi PNG, isu ini sensitif secara geografis dan budaya. Garis perbatasan darat langsung dengan wilayah Papua membuat setiap gejolak di sana berdampak pada stabilitas PNG. Negara-negara Melanesia lain seperti Vanuatu, Fiji, dan Kepulauan Solomon juga memiliki ikatan sejarah dan identitas kultural dengan masyarakat Papua. Ikatan itulah yang membuat suara dari Pasifik Selatan tidak bisa diabaikan setiap kali konflik di Papua muncul ke permukaan.
Latar belakang kemanusiaan menjadi alasan utama mengapa isu ini terus dibawa. Data yang beredar menyebut jumlah pengungsi internal mencapai 124.931 orang yang terkonsentrasi di wilayah konflik aktif. Titik beratnya ada di Papua Tengah, khususnya Kabupaten Puncak dan Intan Jaya, serta di Papua Pegunungan pada Kabupaten Nduga dan Yahukimo. Di Papua Barat Daya, Kabupaten Maybrat juga mencatat 238 orang mengungsi. Di balik angka itu ada keluarga yang meninggalkan dusun, anak-anak yang putus sekolah, dan komunitas yang kehilangan akses ke kebun dan sumber pangan tradisional.
Masalahnya tidak berhenti pada konflik bersenjata. Kemiskinan struktural di wilayah Papua menjadi persoalan kron.
Pos. Admin
Komentar
Posting Komentar