CIA, KEJATUHAN SOEKARNO, FREEPORT, DAN PEPERA 1969: MENELUSURI KEPENTINGAN GEOPOLITIK AMERIKA SERIKAT DI WEST PAPUA

oleh: John Anari - West Papua Liberation Organization (WPLO)_

AWAL MULA PERHATIAN: DARI KUBA KE PAPUA

Ketika para pengusaha Amerika kehilangan investasi mereka di Kuba pada tahun 1959, Fidel Castro dan Che Guevara telah berhasil menggulingkan Presiden Batista yang pro-Amerika. Tambang nikel Freeport di Kuba juga dinasionalisasi oleh Fidel Castro. Freeport baru saja melakukan ekspor pertamanya ketika investasinya tiba-tiba hilang, membuat para pengusaha tidak mampu membayar kembali pinjaman sebesar US$3 miliar dari Rockefeller.

Rockefeller akhirnya menyediakan peta foto udara yang dibuat oleh Carl Hans dari Netherlands New Guinea Petroleum Company (NNGPM) di Sorong pada tahun 1933. Eksplorasi kemudian dilanjutkan oleh Jean Jacques Dozy pada tahun 1936 di Ertsberg. Hans adalah seorang ahli geologi senior yang bekerja untuk Pacific Investment (sekarang Chevron) di Sorong pada tahun 1933.

Perusahaan minyak NNGPM dimiliki oleh Shell dari Belanda (40%), Standard Oil Vacuum (sekarang ExxonMobil) yang dimiliki Rockefeller (40%), dan Pacific Investment (sekarang Chevron) juga dimiliki Rockefeller (20%).

Ketika Freeport kehilangan investasinya di Kuba, tiba-tiba pada bulan November 1959, Forbes Wilson seorang direktur Freeport Sulphur di Indonesia mulai menjalin hubungan dengan Jan van Cruisen dari East Borneo Company, sebuah perusahaan pertambangan milik Belanda di Kalimantan. Hubungan ini berfungsi sebagai jembatan untuk memasuki Papua Barat guna melakukan eksplorasi pada Mei-Juni 1960 sebab masih berada dibawah Penguasa Administrator Belanda.

Lalu Presiden Eisenhower mengundang Sukarno ke Amerika Serikat pada Oktober 1960 untuk membahas sesuatu yang aneh sebab Indonesia pada waktu itu katanya anti Amerika Serikat seperti kata Soekarno bahwa Inggris kita linggis, Amerika Serikat kita setrika.

Hasil eksplorasi Forbes Wilson berakhir pada Juni 1960 dan kemudian dikirim ke pemberi pinjaman di New York, David Rockefeller. Isinya adalah Gunung Grasberg mengandung emas, perak, tembaga, uranium, titanium terbesar di dunia.

Perkembangan selanjutnya adalah kematian Sekretaris Jenderal PBB Dag Hammarskjöld di Kongo pada 18 September 1961, delapan hari sebelum Sidang Majelis Umum PBB dijadwalkan dimulai. Hal ini menurut argumen yang disajikan di sini mencegah Belanda dan Hammarskjöld untuk melanjutkan rencana mendaftarkan Papua Barat sebagai calon anggota baru Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pada 18 November 1961, Michael Rockefeller hilang di Asmat. Anak dari Nelson Rockefeller, Gubernur New York dan saudara laki-laki David Rockefeller. Pencarian besar-besaran kemudian dilakukan menggunakan pesawat amfibi yang terbang dari Asmat menuju harta karun di pegunungan Ertsberg dan Grasberg. Mereka telah melihat sendiri pegunungan Ertsberg dan Grasberg yang mengandung emas yang ditemukan melalui karya Hans dan Dozy. Akhirnya Belanda terpaksa harus menarik diri dari Papua Barat tinggalkan sumber daya alam Papua di Sorong dan kekayaan mineral pegunungan Ertsberg dan Grasberg.

TEKANAN AMERIKA SERIKAT KEPADA BELANDA

Penghinaan besar pertama yang ditujukan kepada Belanda dilaporkan berasal dari George McBundy yang bertugas di staf Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat. Ia diduga menekan Presiden John F. Kennedy untuk mendesak Belanda menyerahkan orang-orang Zaman Batu (Stone Age Peoples) kepada Penjajah Indonesia.

Kennedy kemudian menggunakan bahasa ini untuk menekan Perdana Menteri Belanda Jan de Quay pada 2 April 1962, memaksa Belanda untuk menerima Proposal Ellsworth Bunker karena Indonesia siap mengambil alih administrasi Papua Barat selama 25 tahun dimulai pada 1 Mei 1963.

Posisi Belanda berakhir ketika mereka mengadopsi prinsip-prinsip Resolusi Majelis Umum PBB 1514 tentang dekolonisasi dan bergerak menuju pemberian kemerdekaan Papua Barat secara de facto pada 19 Oktober 1961 dan de jure pada 1 Desember 1961. Perkembangan proses dekolonisasi West Papua ini akibatnya dihadapkan dengan operasi militer Indonesia untuk menduduki tanah Papua secara ilegal yang dikenal sebagai Operasi Mandala atau TRIKORA yang didukung oleh dana Rockefeller sebesar US$886 juta sebagaimana tertulis dalam Memo George McBundy ke John F Kennedy setelah Perjanjian New York ditandatangani tanggal 16 Agustus 1962. Dana ini digunakan untuk pembelian logistik militer di Russia sebesar $500 Juta untuk persiapan agresi militer Indonesia ke West Papua.

Kontrak pertama kali oleh Jenderal Abdul Haris Nasution pada Desember 1960. Kontrak kedua untuk tambahan dilanjutkan pada 6 Januari 1961.

Setelah persenjataan Indonesia lengkap namun mereka tak punya peta untuk agresi militer Indonesia ke West Papua, namun berkat bantuan Zeth Rumkorem yang bekerja di perusahaan penerbangan Belanda KLM di Biak yang mencuri peta KLM akhirnya Soekarno pun siap berperang melawan Belanda. Sebagai hadiah Rumkorem dimasukan ikut pendidikan Akademi Militer di Magelang dan lulus berangkat Letnan Dua.

Maka cetuslah agresi militer Indonesia menduduki tanah West Papua secara ilegal pada 19 Desember 1961 setelah terjadi pengakuan kemerdekaan West Papua secara de jure pada tanggal 1 Desember 1961. Ini pelanggaran Piagam PBB Pasal 2 ayat 4.

Selanjutnya Belanda menghadapi tekanan dari Amerika Serikat yang melarangnya untuk mengangkut logistik militer ke Papua Barat melalui Terusan Panama. Oleh karena itu pasukan Belanda di Papua Barat akan terjebak dalam perang TRIKORA. Amerika Serikat juga mengancam akan menghentikan bantuan Marshall Plan yang dimaksudkan untuk membantu Belanda membangun kembali kota-kota yang hancur akibat serangan Nazi Jerman.

PROPOSAL PANGERAN BERNHARD UNTUK PERWALIAN PAPUA BARAT 25 TAHUN

Akibatnya Pangeran Bernhard pun turun tangan bertemu Presiden John F Kennedy untuk mengajukan proposal kepada Amerika Serikat agar Papua Barat dikelola di bawah sistem perwalian Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dikelola oleh tiga negara yaitu Amerika Serikat, Belanda dan Indonesia selama 25 tahun saja agar Belanda dan Indonesia sama-sama tidak rugi dan biarkan orang Papua menentukan nasibnya sendiri. Proposal Pangeran Bernhard ini yang kemudian dituangkan dalam Perjanjian Roma yang ditandatangani pada tanggal 30 September 1962 di Italia.

Sedangkan Proposal Ellsworth Bunker yang dikenal dengan sebutan Perjanjian New York ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 1962.

Perjanjian New York mengatur transfer administrasi, sementara Perjanjian Roma mengatur tentang sistem perwalian West Papua dibawah kontrol Indonesia selama 25 tahun saja. Terhitung mulai 1 Mei 1963 hingga 1 Mei 1988. Dan PEPERA yang disahkan lewat Perjanjian New York dibatalkan saja atau hanya formalitas namun Indonesia cuma diberikan waktu selama 25 tahun untuk melanjutkan mempersiapkan pemerintahan sendiri bagi penduduk asli West Papua. Namun sayangnya Perjanjian Roma ini tidak disahkan lewat Resolusi PBB sedangkan Perjanjian New York disahkan lewat Resolusi 1752 yang hanya take note.

Hingga pada akhirnya pada 14 Desember 1988, Dr. Thom Wanggai memprotes Indonesia karena telah melampaui 25 tahun dan memproklamasikan Republik Melanesia Barat dengan Bintang 14 sebagai tagihan hukum sah atas berakhirnya mandat perwalian.

Dan dana $30 Juta Dollar Amerika bantuan Belanda untuk pembangunan West Papua selama 25 tahun yang dikenal Dana FUNDWI (Fund United Nations for Development in West Irian) dilahap habis Soeharto dan kroni-kroninya. Pada Oktober 1963 Nieuw Guinea Gulden diganti IB Rp Rp 62,26. Berdasarkan Keppres 31 Tahun 1970, 1 IB Rp setara Rp 18,90 nasional. Tahun 1971 IB Rp dilenyapkan untuk hilangkan barang bukti agar tidak terbaca ada mandat 25 tahun. Dana dipakai untuk transmigrasi Jawa ke Sumatera sampai Papua dan sapi Australia ke Manokwari. REPELITA I Soeharto mengaku untuk radio dan pelabuhan padahal baru dibangun 2000-an.

PERJANJIAN KONTRAK PERMINYAKAN NNGPM SORONG DAN OPERASI HITAM CIA - KONSPIRASI G30S/PKI BLACK OPERATION

Sebagai balasannya pada tanggal 16 Agustus 1962, George McBundy lewat memo dia ke Presiden John F. Kennedy untuk menekan Sukarno agar memberikan akses ke sumber daya minyak NNGPM di Sorong dan kekayaan mineral pegunungan Ertsberg dan Grasberg yang mengandung emas.

Tapi Soekarno kepala batu dan tidak mau serahkan dan malah meminta 60% jatah NKRI dan 40% jatah Amerika Serikat serta meminta Amerika Serikat membantu Operasi DWIKORA merebut Serawak Malaysia Timur pada tahun 1965.

Maka itu CIA mulai mempersiapkan Black Operation untuk gulingkan Soekarno dari tahta Presiden Republik Indonesia. Salah satu tokoh penting sipil dan militer yang dipakai adalah Adam Malik dan Soeharto.

Sebagai imbalan Adam Malik diberikan dana $50 Juta Dollar Amerika dan uang ini pernah digugat ke Bank Swiss pada tahun 2015 oleh anak-anak Adam Malik tapi gagal. Besar uang ini jelas ditulis oleh Duta Besar Amerika Serikat di Jakarta Tuan Green.

Sedangkan Soeharto diberikan dana $100 Juta Dollar Amerika untuk membiayai kampus-kampus melakukan aksi protes terhadap PKI dan Soekarno setelah terjadi Gerakan G30S PKI tahun 1965.

Sebagai hadiahnya Soeharto jadi Presiden Indonesia dan Adam Malik menjadi Presiden Majelis Umum PBB.

Setelah itu pada bulan Mei 1967 Adam Malik bertemu David Rockefeller di Swiss untuk memberikan jaminan Freeport McMoran FCX masuk ke Papua, akhirnya pada tanggal 7 April 1967 Freeport mulai menandatangani Perjanjian Kontrak Kerja I sebelum adanya referendum Papua tahun 1969 karena referendum yang dikenal PEPERA atau Act of Free Choice telah diatur dalam Perjanjian Roma bahwa pelaksanaannya hanya formalitas saja.

Kontrak Karya 7 April 1967 dua tahun sebelum Pepera adalah bukti Pepera hanya sandiwara untuk melegalkan perampokan Gunung Grasberg milik bangsa Papua Barat.

Yang anehnya status politik West Papua telah dipindahkan secara paksa oleh PBB dari Non Self Governing Territories ke Trust Territories atas kepentingan oligarki Amerika Serikat tanpa melibatkan anggota Dewan New Guinea (Nieuw Guinea Raad) yang pada waktu itu sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang sah secara hukum dekolonisasi West Papua di PBB.

Hingga detik ini malah Dewan Perwalian PBB dibekukan setelah kemerdekaan Palau dan tidak pernah ada laporan kemajuan proses Self Government West Papua ke Dewan Perwalian. Sebaliknya Dewan Perwalian PBB tidak pernah meminta laporan NKRI tentang kemajuan proses bernegara sendiri bagi rakyat OAP.

Pepera 1969 hanya 1.026 orang di bawah todongan senjata dari 800.000 orang Papua, 625 adalah orang Indonesia yang tidak punya hak sama sekali, hanya dicatat dalam Resolusi 2504 pada 19 November 1969 bukan disahkan.

STRATEGI WPLO MENCABUT RESOLUSI PBB 1752 DAN 2504

Karena akar masalah adalah geopolitik dan dekolonisasi yang gagal, bukan HAM dan lingkungan, maka strategi WPLO harus panah langsung ke jantung.

WPLO sedang kerja keras soal pelanggaran hukum di masa lalu yaitu seperti kolonialisme hapus West Papua dari daftar dekolonisasi, West Papua pernah merdeka tapi dihapus kolonialisme, Trikora, New York Agreement, Roma Agreement dan Pepera.

Seluruh rakyat penduduk asli Papua maupun non Papua yang didorong oleh rasa kemanusiaan atas konspirasi tambang Freeport menghancurkan nasib anak cucu OAP diharapkan bersama-sama dengan WPLO mendesak Presiden Majelis Umum PBB di New York mencabut Resolusi 1752 dan 2504 lewat satu atau beberapa negara sponsor mensahkan isu ini ke agenda Komisi Politik dan Dekolonisasi PBB (Komisi IV Majelis Umum PBB) dan membawa kasus ini untuk diadili di Mahkamah PBB (International Court of Justice, ICJ) di Den Haag - Belanda.

Tata cara mencabut Resolusi 1752 dan 2504 sudah dijelaskan Presiden Majelis Umum PBB di https://youtu.be/YVb7am9rNDU. Tinggal selangkah lagi pemerintahan sendiri Pasal 73e.

Langkah WPLO sudah berhasil buka pintu. Jhon Anari sebagai diplomat WPLO menemukan benang merah: Resolusi 448, Roma Agreement 25 tahun, dan laporan PBB 18 November 2024. Bersama tim melobi Pelapor Khusus PBB hingga keluar laporan Indonesia must recognise Indigenous Peoples yang menyebut Indonesia menolak mengakui OAP sebagai Indigenous Peoples yang punya hak menentukan nasib sendiri, menyebut Otsus Jilid 2 memusatkan kekuasaan dan menyebabkan pengungsian 127.031 orang, menyebut colonial-era transmigration programme threatens cultural survival, menyebut slow-phased extermination atau pemusnahan pelan-pelan, menyebut physical and cultural survival at grave risk.

Ronal Waromi membawa hasil itu ke Sidang Umum PBB Ke-80 https://youtu.be/Cx9H6nU_K-0 dan Sidang Komisi IV Dekolonisasi Ke-81 pada 6 Oktober 2026 di New York mendesak pengembalian West Papua ke daftar NSGT berdasarkan Resolusi 448 dan 1541. Indonesia mengajukan point of order dan minta dihapus dari catatan resmi. Indonesia takut dekolonisasi, Indonesia nyaman dengan HAM yang memperpanjang penderitaan karena HAM menjadi urusan dalam negeri sesuai Pasal 2 ayat 7.

Sekarang butuh satu negara sponsor saja untuk gugat Amerika, Belanda dan Indonesia di ICJ Den Haag tentang Perjanjian Roma 30 September 1962, lalu Pepera gugur karena Indonesia hanya 25 tahun sebagai perwalian.

Negara sponsor itu akan ajukan dua hal: Satu, cabut Resolusi 1752 dan 2504 lewat Presiden Majelis Umum PBB karena hanya take note dan melanggar Resolusi 448 yang tidak pernah dicabut, melanggar Pasal 73e, melanggar 1514 dan 1541. Dua, gugat Amerika, Belanda dan Indonesia di ICJ tentang Roma Agreement. Jika ICJ putuskan Roma Agreement sah maka mandat Indonesia habis 1 Mei 1988 dan proklamasi Dr. Thom Wanggai 14 Desember 1988 sah. Jika Roma Agreement tidak sah maka New York Agreement juga tidak sah karena tanpa Nieuw Guinea Raad dan Pepera juga tidak sah.

NKRI DIJEBAK SAHAM FREEPORT

Setelah habiskan 8 gunung biji logam berharga di tanah Papua selain Ertsberg dan Grasberg sejak operasi 1976 dan meninggalkan kerusakan lingkungan hidup yang parah di West Papua sekitar Sungai Aijikwa, para mafia oligarki Amerika Serikat mulai menjual sahamnya di bursa efek New York karena takut dituntut orang Papua ketika Papua merdeka.

Setelah modal pinjaman $3 miliar Dollar Amerika kembali dan mendapat keuntungan berlipat-ganda di Papua, para pebisnis Amerika Serikat ini mulai menjual sahamnya tapi tak ada investor yang berani akhirnya Jokowi dan Prabowo yang memberikan diri membelinya setelah diberi pinjaman dari bank-bank China.

Akhirnya saham 50% dibeli perusahaan Inggris yaitu Rio Tinto pada 11 Oktober 1996 membeli saham Freeport di bursa efek New York namun situasi politik dekolonisasi West Papua yang gagal ini akibatnya Rio Tinto menjual sahamnya kepada NKRI dibawah Presiden Jokowi pada 21 Desember 2018.

Selain itu Aburizal Bakrie pemilik PT Indocooper investasi pada bulan Desember 1991 membeli saham oligarki Amerika itu sebesar 1%. Namun akibat kondisi Papua yang ilegal ini akhirnya Aburizal Bakrie menjualnya kepada NKRI lewat PT Inalum.

Demikian sandiwara Freeport McMoran FCX masuk ke tanah leluhur kami bangsa West Papua sehingga korbankan jutaan nyawa OAP hilang serta kerusakan lingkungan yang luar biasa di seluruh tanah Papua. Perjuangan kemerdekaan West Papua bukan barang mainan untuk putar-putar dengan issue HAM dan kerusakan lingkungan karena tiap hari OAP mati di mana-mana dan migrant banjir datang masuk lewat laut dan udara. Kalau putar-putar model ini maka sampai 2050 pun Papua tra akan bisa merdeka bebas keluar dari penjajahan Kedar.

Inti persoalan Papua adalah persatuan. Masalah Papua bukan persoalan bintang 14 atau bintang 1, bukan persoalan NFRPB, ULMWP, TPNPB, WPLO atau Melanesia Barat. Semua adalah alat. Tujuan satu: dekolonisasi politik bangsa Papua Barat.

Papua merdeka tidak datang dari Belanda, tidak dari Pasifik, tidak dari Inggris, tidak dari Indonesia, tidak dari Amerika, tapi Papua merdeka datang dari persatuan orang Papua itu sendiri sesuai pesan I.S. Kijne dalam Hai Tanahku Papua dan pesan I.S. Kaisiepo bahwa bangsa ini akan bangkit dan memimpin dirinya sendiri.

36 Kodap TPNPB pemilik sah tanah air yang jaga hutan rimba, termasuk Prajurit Terbaik TPNPB Tuan Manfred Fatem yang gugur dengan kaki tanpa sepatu, baju penuh lumpur, senjata di pundak, mengibarkan Bintang Kejora di tepi kali berbatu. 

Mari bersatu jalankan donasi, cari negara pendukung yang mau bicara dekolonisasi di PBB dan gugat Indonesia, Amerika dan Belanda tentang pelanggaran Hukum PBB atas West Papua.

SEMOGA TUHAN MENGAMPUNI MEREKA KARENA MEREKA TIDAK TAHU APA YANG MEREKA PERBUAT.

*Jhon Anari - Diplomat WPLO*

Pos. Admin