Diplomasi Damai Ala Indonesia di Pasifik Berbalut Perang Bom Molotov di Hutan Papua

Oleh: Hengky Yeimo 

Tetesan Air Mata Ibunda -Kota Tua Kota Jeruk 🍊-Melangkah Tanpa Alas kaki- Kota Nabire Papua Tengah_ Diplomasi Perdamaian dan Paradoks Pendekatan Militer Indonesia di Papua

Perdamaian tidak cukup dibicarakan di meja diplomasi, sementara di tanah yang sama, operasi militer terus berlangsung dan masyarakat hidup dalam ketakutan. Jika Indonesia sungguh-sungguh ingin menyelesaikan konflik Papua, pertanyaan mendasarnya bukan hanya bagaimana mengejar kelompok bersenjata, melainkan bagaimana menghentikan lingkaran kekerasan dan membuka ruang dialog yang dipercaya oleh rakyat Papua.

1. Diplomasi Perdamaian di Pasifik dan Realitas Konflik di Papua

Gigi ganti gigi, mata ganti mata. Logika pembalasan semacam ini tampaknya masih membayangi penyelesaian konflik bersenjata di Papua. Di satu sisi, Indonesia membangun narasi perdamaian melalui diplomasi di kawasan Pasifik. Di sisi lain, operasi militer terhadap Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) terus berlangsung di wilayah pegunungan Papua.

Paradoks ini menjadi persoalan mendasar dalam membaca arah kebijakan Indonesia terhadap Papua. Bagaimana mungkin perdamaian dibicarakan di forum diplomatik internasional, sementara di dalam negeri, konflik bersenjata masih berlangsung dan masyarakat sipil berpotensi menjadi korban?

Hutan Papua menjadi saksi dari situasi tersebut. Di antara pegunungan yang menjulang, lembah yang dalam, dan kampung-kampung yang tersebar jauh dari pusat pemerintahan, suara tembakan dan operasi pengejaran kelompok bersenjata terus membayangi kehidupan masyarakat.

Perdamaian seolah-olah menjadi kata yang terdengar indah di ruang diplomasi, tetapi belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat yang hidup di wilayah konflik.

Persoalannya bukan semata-mata keberadaan TPNPB atau kehadiran aparat keamanan Indonesia. Persoalan yang lebih mendasar ialah belum terciptanya jalan politik yang mampu mengakhiri konflik secara berkelanjutan.

Jika pendekatan keamanan terus menjadi instrumen utama, sementara akar persoalan politik dan tuntutan masyarakat Papua tidak memperoleh ruang penyelesaian yang memadai, konflik berisiko terus berulang dari satu generasi ke generasi berikutnya.

2. Diplomasi Melanesia: Strategi Indonesia Menghadapi Tekanan Negara-Negara Pasifik

Papua bukan hanya persoalan domestik Indonesia. Isu ini juga menjadi bagian dari dinamika politik kawasan Pasifik, terutama karena adanya hubungan historis, budaya, dan identitas Melanesia antara masyarakat Papua dan masyarakat di sejumlah negara kepulauan Pasifik.

Vanuatu dan Fiji, bersama negara-negara Pasifik lainnya, memiliki posisi dan pandangan yang beragam mengenai perkembangan situasi Papua. Dalam sejumlah forum internasional, isu hak asasi manusia (HAM), penentuan nasib sendiri, dan tuntutan agar akses pemantauan internasional dibuka di Papua telah menjadi bagian dari perdebatan diplomatik.

Dalam menghadapi dinamika tersebut, Indonesia berupaya memperkuat hubungan dengan negara-negara Pasifik melalui diplomasi, kerja sama pembangunan, bantuan, dan pendekatan antarpemerintah.

Indonesia juga berupaya membangun dukungan melalui tokoh-tokoh Papua yang mendukung integrasi Papua dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Mereka dapat tampil sebagai bagian dari diplomasi Indonesia untuk menjelaskan kebijakan pemerintah dan menawarkan pendekatan perdamaian berdasarkan kerangka negara.

Namun, strategi ini perlu dibaca secara kritis.

Apabila keterlibatan tokoh-tokoh Papua dalam diplomasi lebih banyak diarahkan untuk menghadapi kritik internasional daripada membuka ruang bagi penyelesaian konflik, diplomasi tersebut berisiko menjadi instrumen pembelaan politik semata.

Perdamaian Papua tidak seharusnya diukur dari seberapa banyak dukungan diplomatik yang berhasil dihimpun Indonesia di Pasifik. Ukurannya harus lebih substantif: apakah kekerasan berkurang, apakah masyarakat sipil terlindungi, apakah pelanggaran HAM diselidiki secara transparan, dan apakah dialog yang melibatkan pihak-pihak berkonflik benar-benar dibangun?

Diplomasi yang hanya bertujuan mempertahankan posisi politik tanpa menyentuh akar konflik akan sulit menghasilkan perdamaian yang bertahan lama.

Sebaliknya, diplomasi yang berani mengakui adanya persoalan serius di Papua dan membuka ruang bagi pengawasan independen dapat menjadi dasar untuk membangun kepercayaan.

3. Operasi Militer dan Bom Molotov: Ketika Perdamaian Berhadapan dengan Kekerasan

Di tengah diplomasi tersebut, operasi keamanan terhadap TPNPB terus menjadi bagian dari dinamika konflik di wilayah pegunungan Papua.

Dalam berbagai laporan mengenai konflik Papua, penggunaan persenjataan, operasi pengejaran, dan pemanfaatan teknologi pengawasan menjadi persoalan yang memerlukan perhatian serius. Penulis juga menyoroti laporan mengenai penggunaan bom pembakar, termasuk bom molotov, serta teknologi drone dalam operasi keamanan. Klaim mengenai jenis senjata, sasaran, dan dampak setiap operasi perlu diverifikasi melalui sumber independen.

Penggunaan kekuatan militer terhadap kelompok bersenjata memang menjadi bagian dari kebijakan keamanan negara. Namun, setiap operasi tetap harus tunduk pada prinsip perlindungan warga sipil, kebutuhan penggunaan kekuatan yang sah, dan pertanggungjawaban atas dampak yang ditimbulkan.

Persoalan muncul ketika operasi pengejaran kelompok bersenjata berlangsung di wilayah yang juga menjadi ruang hidup masyarakat sipil.

Kampung, kebun, hutan, dan jalur penghubung antardistrik bukan sekadar medan operasi. Semua itu merupakan bagian dari kehidupan masyarakat Papua. Ketika operasi keamanan berlangsung di sekitar permukiman atau wilayah yang digunakan warga untuk mencari makan, risiko terhadap keselamatan masyarakat meningkat.

Dalam situasi konflik, kesalahan identifikasi sasaran, informasi intelijen yang tidak akurat, dan penggunaan kekuatan yang tidak proporsional dapat berujung pada jatuhnya korban sipil.

Karena itu, setiap laporan mengenai korban masyarakat sipil harus diselidiki secara independen. Identitas korban, kronologi kejadian, pihak yang bertanggung jawab, dan keadaan di lapangan perlu diperiksa secara cermat. Tuduhan terhadap aparat maupun kelompok bersenjata tidak boleh menggantikan proses pencarian fakta.

Jika pemerintah menyatakan bahwa operasi militer dilakukan demi memulihkan keamanan, pemerintah juga harus menunjukkan bagaimana keselamatan warga sipil dijamin.

Keamanan tidak dapat diukur hanya dari jumlah anggota kelompok bersenjata yang ditangkap atau dilumpuhkan. Keamanan juga harus diukur dari kemampuan masyarakat menjalani kehidupan sehari-hari tanpa rasa takut, ancaman, pengungsian, dan kehilangan anggota keluarga.

Di sinilah letak kontradiksi yang perlu dijawab oleh Indonesia: apakah operasi militer yang terus berlangsung benar-benar membawa masyarakat lebih dekat kepada perdamaian, atau justru memperpanjang ketidakpercayaan terhadap negara?

4. TPNPB, Penguasaan Medan, dan Batas Pendekatan Militer

Konflik di wilayah pegunungan Papua memiliki karakteristik geografis yang tidak sederhana. Pegunungan tinggi, hutan lebat, lembah, keterbatasan infrastruktur, serta jarak antarkampung menciptakan tantangan besar bagi operasi keamanan maupun pelayanan pemerintahan.

Dalam situasi seperti ini, pendekatan militer memiliki keterbatasan. Penguatan pasukan dan penggunaan teknologi pengawasan tidak dengan sendirinya menghilangkan konflik politik yang mendasarinya.

Di sisi lain, kemampuan kelompok bersenjata bertahan di wilayah pegunungan juga tidak dapat langsung diartikan sebagai kemenangan politik atau militer. Bertahannya suatu kelompok dalam konflik tidak membuktikan bahwa masyarakat secara keseluruhan mendukung perjuangannya.

Penting untuk membedakan antara kemampuan bertahan dalam konflik, dukungan politik masyarakat, dan keberhasilan mencapai tujuan politik.

Penggunaan drone untuk pengawasan atau pemantauan wilayah dapat mengubah dinamika operasi keamanan. Namun, pemanfaatan teknologi tersebut juga menimbulkan pertanyaan tentang akurasi identifikasi sasaran, perlindungan privasi, potensi kesalahan, serta mekanisme pertanggungjawaban apabila warga sipil menjadi korban.

Teknologi militer yang semakin canggih tidak otomatis menjadikan penyelesaian konflik semakin efektif.

Sebaliknya, apabila teknologi hanya digunakan untuk memperkuat operasi pengejaran tanpa disertai strategi politik yang jelas, negara berisiko menghabiskan sumber daya dalam konflik berkepanjangan tanpa menyelesaikan persoalan dasarnya.

Indonesia perlu mengevaluasi apakah penambahan kekuatan militer di Papua sebanding dengan hasil yang dicapai dalam menciptakan keamanan dan kepercayaan masyarakat.

Pertanyaan pentingnya bukan hanya apakah negara mampu menguasai wilayah secara militer, melainkan apakah negara mampu membangun hubungan politik yang membuat masyarakat merasa aman, dilindungi, dan didengar.

Sebab, penguasaan wilayah secara administratif dan keamanan tidak selalu identik dengan penerimaan politik masyarakat.

5. Penangkapan Warga dan Risiko Menguatnya Ingatan Kolektif Papua

Salah satu persoalan paling sensitif dalam konflik Papua ialah hubungan antara operasi keamanan dan perlakuan terhadap masyarakat sipil.

Penangkapan warga yang diduga memiliki hubungan dengan kelompok bersenjata harus dilakukan berdasarkan bukti yang memadai dan prosedur hukum yang berlaku. Seseorang tidak seharusnya dianggap sebagai anggota atau pendukung kelompok bersenjata hanya karena tinggal di wilayah konflik, memiliki hubungan kekerabatan dengan seseorang yang dicurigai, atau berada di lokasi tertentu.

Setiap orang berhak atas proses hukum yang adil. Dugaan keterlibatan dalam tindak pidana harus dibuktikan, bukan ditetapkan melalui prasangka.

Jika warga yang tidak terlibat dalam kekerasan mengalami penangkapan sewenang-wenang, intimidasi, atau kriminalisasi, dampaknya tidak berhenti pada individu yang menjadi korban. Peristiwa tersebut dapat memengaruhi kepercayaan keluarga, komunitas, dan masyarakat terhadap aparat serta lembaga negara.

Dalam konteks Papua, pengalaman kekerasan, kehilangan anggota keluarga, pengungsian, dan ketidakadilan yang dirasakan dapat membentuk ingatan kolektif antargenerasi.

Ingatan kolektif itu tidak selalu menghasilkan sikap yang seragam. Namun, pengalaman yang dipersepsikan sebagai ketidakadilan dapat memperdalam jarak antara masyarakat dan negara.

Karena itu, pendekatan keamanan yang mengabaikan hak-hak warga sipil justru berpotensi menciptakan persoalan baru.

Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap penangkapan memiliki dasar hukum, setiap tuduhan dapat diuji di pengadilan, dan setiap dugaan pelanggaran oleh aparat diperiksa melalui mekanisme yang kredibel.

Pada saat yang sama, kelompok bersenjata juga harus menghormati hak hidup dan keselamatan warga sipil. Masyarakat tidak boleh dijadikan sasaran, diintimidasi, atau dipaksa terlibat dalam konflik.

Perlindungan warga sipil harus menjadi prinsip bersama yang tidak bergantung pada identitas politik maupun keberpihakan seseorang.

6. Pemekaran Komando Militer: Pertahanan Wilayah atau Pendekatan Keamanan Berkepanjangan?

Penambahan dan pengembangan struktur komando militer di Papua menimbulkan pertanyaan mengenai arah kebijakan negara di wilayah tersebut.

Dari sudut pandang pemerintah, penguatan struktur pertahanan dapat dijelaskan sebagai bagian dari kebutuhan pengamanan wilayah, pengendalian teritorial, dan respons terhadap ancaman keamanan.

Namun, dalam wilayah yang mengalami konflik berkepanjangan, penambahan struktur dan personel militer juga perlu dievaluasi berdasarkan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.

Apakah kehadiran militer yang semakin besar diikuti dengan peningkatan rasa aman warga? Apakah masyarakat dapat kembali ke kampung dan kebun tanpa rasa takut? Apakah sekolah, fasilitas kesehatan, serta aktivitas ekonomi dapat berjalan secara normal? Apakah konflik bersenjata menunjukkan penurunan yang terukur?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting untuk menilai efektivitas kebijakan keamanan.

Jangan sampai keberhasilan negara hanya diukur melalui jumlah personel, pembentukan satuan baru, atau kemampuan melakukan operasi. Ukuran yang lebih penting adalah apakah masyarakat dapat hidup tanpa ancaman kekerasan.

Penguatan militer yang tidak disertai evaluasi terbuka berisiko menciptakan kesan bahwa penyelesaian masalah Papua terutama bergantung pada penambahan kekuatan bersenjata.

Padahal, konflik dengan dimensi politik, sejarah, identitas, dan ketidakpercayaan memerlukan kebijakan yang lebih luas daripada pendekatan keamanan.

Pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan bantuan ekonomi tetap diperlukan. Namun, semuanya tidak dapat menggantikan kebutuhan untuk menangani persoalan HAM, membuka ruang kebebasan berpendapat, dan mencari jalan penyelesaian politik yang dapat diterima pihak-pihak terkait.

Negara perlu membuktikan bahwa kehadiran aparat bertujuan melindungi masyarakat, bukan menjadikan masyarakat hidup dalam suasana ketakutan yang berkepanjangan.

7. Tuntutan Pemantauan HAM Internasional dan Kredibilitas Indonesia

Tuntutan agar pemantauan HAM internasional dapat dilakukan di Papua merupakan bagian dari perdebatan mengenai transparansi, akuntabilitas, dan akses terhadap informasi di wilayah konflik.

Ketika negara-negara Pasifik atau aktor internasional mengangkat persoalan HAM Papua, respons Indonesia tidak cukup hanya dengan menyampaikan bantahan atau menjelaskan kebijakan pembangunan.

Indonesia perlu menunjukkan bahwa setiap dugaan pelanggaran diperiksa secara serius dan bahwa mekanisme pertanggungjawaban dapat berjalan secara efektif.

Akses bagi pemantau independen, jurnalis, dan lembaga kemanusiaan yang bekerja sesuai ketentuan yang berlaku dapat membantu memperkuat kepercayaan terhadap informasi mengenai situasi di lapangan.

Tentu saja, pengaturan akses harus mempertimbangkan keselamatan semua pihak. Namun, alasan keamanan tidak seharusnya digunakan secara otomatis untuk menutup setiap upaya pemeriksaan independen terhadap dugaan pelanggaran.

Transparansi bukan ancaman bagi negara yang percaya diri terhadap penegakan hukumnya. Sebaliknya, transparansi dapat menjadi instrumen untuk membuktikan bahwa negara menjalankan kewajibannya melindungi warga.

Dalam konteks ini, Indonesia perlu memahami bahwa reputasi internasional tidak hanya dibangun melalui diplomasi dan kerja sama antarnegara. Reputasi juga dibentuk oleh cara negara memperlakukan masyarakatnya sendiri.

Jika Indonesia ingin memperoleh kepercayaan yang lebih besar di kawasan Melanesia dan Pasifik, salah satu langkah terpenting ialah memastikan bahwa perlindungan HAM di Papua dapat dinilai berdasarkan fakta, bukan semata-mata berdasarkan pernyataan politik.

8. Dialog Indonesia–TPNPB: Mengapa Pendekatan Politik Perlu Dibuka Kembali?

Kegagalan menyelesaikan konflik secara tuntas menunjukkan bahwa pendekatan keamanan saja tidak cukup.

Indonesia perlu mengevaluasi kembali pendekatan terhadap kelompok bersenjata Papua, termasuk kemungkinan membuka ruang komunikasi yang kredibel dengan pihak-pihak yang memiliki pengaruh terhadap konflik.

Dialog bukan berarti negara harus menyetujui seluruh tuntutan pihak yang berseberangan dengannya. Dialog merupakan mekanisme untuk menguji kemungkinan penyelesaian, mengurangi kekerasan, membangun kepercayaan, dan mencari kesepakatan yang dapat dijalankan.

Dalam konteks Papua, proses dialog perlu dirancang secara hati-hati dengan mempertimbangkan keterwakilan masyarakat, kelompok perempuan, tokoh adat, pemuda, gereja, organisasi masyarakat sipil, korban konflik, pemerintah daerah, dan pihak-pihak lain yang relevan.

Jika pembicaraan hanya melibatkan elite tertentu tanpa memperhatikan suara masyarakat yang mengalami dampak langsung konflik, proses tersebut berisiko kehilangan legitimasi.

Demikian pula, pembicaraan yang hanya berfokus pada tuntutan agar kelompok bersenjata menghentikan perlawanan, tanpa membahas persoalan HAM dan akar konflik, akan sulit membangun kepercayaan.

Dialog yang kredibel harus memiliki tujuan yang jelas, mekanisme yang dapat dipantau, dan komitmen untuk melindungi masyarakat selama proses berlangsung.

Penghentian kekerasan, perlindungan warga sipil, akses kemanusiaan, dan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran HAM dapat menjadi bagian dari langkah awal untuk menciptakan kondisi yang lebih kondusif.

Pada saat yang sama, TPNPB perlu mempertimbangkan bahwa perjuangan politik tidak boleh mengorbankan masyarakat yang hidup di wilayah konflik.

Kelompok bersenjata harus menghormati hukum humaniter internasional yang berlaku, termasuk perlindungan warga sipil dan larangan menyerang orang-orang yang tidak terlibat langsung dalam permusuhan.

Indonesia dan TPNPB memiliki tanggung jawab berbeda, tetapi keduanya tidak dapat mengabaikan keselamatan masyarakat.

Jika pemerintah benar-benar menghendaki perdamaian, pertanyaan yang perlu dijawab ialah apakah pemerintah bersedia membangun mekanisme komunikasi yang dapat dipercaya, bukan sekadar menawarkan perdamaian sambil mempertahankan pola konflik yang sama.

9. Krisis Ekonomi dan Beban Konflik Berkepanjangan

Konflik Papua juga perlu dilihat dalam konteks penggunaan anggaran negara dan kebutuhan pembangunan nasional.

Operasi keamanan membutuhkan sumber daya manusia, logistik, transportasi, peralatan, dan pembiayaan yang tidak sedikit. Konflik berkepanjangan juga dapat menghambat pelayanan publik, mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat, serta meningkatkan kebutuhan bantuan kemanusiaan.

Karena itu, pemerintah perlu menghitung biaya konflik secara menyeluruh, bukan hanya biaya operasional militer.

Berapa besar sumber daya yang diperlukan untuk mempertahankan operasi keamanan dari tahun ke tahun? Berapa biaya sosial akibat pengungsian, gangguan pendidikan, kerusakan fasilitas umum, dan terhentinya aktivitas ekonomi? Berapa besar investasi yang dibutuhkan untuk memulihkan kepercayaan masyarakat?

Pertanyaan ini semakin relevan ketika Indonesia menghadapi tekanan ekonomi, perubahan nilai tukar, dan kebutuhan pembiayaan pembangunan di berbagai daerah.

Namun, angka mengenai nilai tukar rupiah atau kondisi ekonomi tertentu harus diperiksa berdasarkan data resmi sebelum dijadikan dasar analisis.

Persoalan utamanya bukan mempertentangkan anggaran keamanan dengan pembangunan secara sederhana. Negara tetap memiliki kewajiban menjaga keselamatan masyarakat. Akan tetapi, kebijakan keamanan harus dievaluasi agar tidak menjadi pengeluaran berkepanjangan tanpa strategi penyelesaian konflik yang terukur.

Jika dialog politik dapat mengurangi kekerasan dan menciptakan keamanan yang lebih berkelanjutan, proses tersebut patut dipertimbangkan sebagai bagian dari strategi negara.

Perdamaian bukan hanya kepentingan masyarakat Papua. Perdamaian juga merupakan kepentingan ekonomi, sosial, dan politik Indonesia secara keseluruhan.

10. Perdamaian Tidak Bisa Dibangun dengan Dua Pesan yang Bertentangan

Indonesia menghadapi tantangan untuk menyelaraskan kebijakan luar negeri dan kebijakan keamanan dalam negeri.

Di Pasifik, Indonesia ingin tampil sebagai mitra yang mengedepankan stabilitas, kerja sama, dan perdamaian. Namun, citra tersebut dapat dipertanyakan apabila konflik bersenjata di Papua terus berlangsung tanpa kemajuan berarti menuju penyelesaian politik.

Di satu sisi, Indonesia menawarkan kerja sama kepada negara-negara Melanesia. Di sisi lain, tuntutan mengenai pemantauan HAM dan penyelesaian konflik Papua tetap menjadi persoalan diplomatik.

Kontradiksi ini tidak dapat diselesaikan hanya dengan memperkuat komunikasi publik atau mengerahkan tokoh-tokoh yang mendukung posisi pemerintah.

Diplomasi yang kuat membutuhkan konsistensi antara pernyataan dan tindakan.

Jika Indonesia menghendaki perdamaian, pemerintah perlu menunjukkan komitmen melalui perlindungan warga sipil, penegakan hukum, transparansi, dan kesediaan membicarakan persoalan mendasar Papua.

Demikian pula, jika TPNPB menyatakan memperjuangkan kepentingan rakyat Papua, perjuangan tersebut harus mempertimbangkan.

Pos. Admin