Hanya Ada Pemerintahan di Mata Jakarta PEMERINTAHAN Di Papua MATI RASANYA
Tetesan Air Mata Ibunda -Kota Tua Holandia Jayapura Melangkah Tanpa Alas-Kaki- Holandia Jayapura-Hasil Pajak daerah, perjalanan dinas adalah Projek dari Seorang Gubernur, Bupati dan juga kepala OPD di Daerah terutama pada pemerintah Daerah di Papua..?, Memang betul daerah masih tertinggal. Tidak bisa menciptakan God Government di daerahnya.
Dan Mungkin Karena Alpa seorang ASN,
Tunjangan dengan diberi nama TPT Pungutan liar kepala OPD, Bupati dan Gubernur terlihat aktif demi Menjaga Politik periode berikutnya.
Terlalu banyaknya aneh adalah kapan dan berapa kegiatan keseharian yang disiapkan untuk mengerjakan seorang ASN di Kantor...?, sementara pungutan liar karena Alpa setinggi langit pemotongan gaji TPP. Apa lagi berapa banyak kenaikan tunjangan dan gaji % yang dinaikan dari pusat beberapa tahun terakhir pun tidak disalurkan kepada mereka ASN Papua. Mungkin seperti itulah lebih Kurangnya pengetahuan seorang pemimpin yang tidak mengerti apa itu kesejahteraan ASN dan bagaimana cara menciptakan perdamaian dalam sebuah birokrasi dan kurangnya pemahaman menciptakan God Government.
Tanah Papua Butuh BPK dan KPK yang lebih matang Mentalitasnya.....!
Dima Pemerintah yang tidak mensejahterakan ASN nya sendiri, Pembangunan apapun Akan Mati dan sia-sia kata seorang ASN di Nabire ibu kota provinsi Papua Tengah pada 13 Oktober 2026.
Lanjutnya, selama ini, Tunjangan ASN dipotong Oleh Kepala OPD, Bupati dan Gubernur di Tanah PAPUA Dengan diberi nama TPP. Kami melihat dengan jelas bahwa setelah diberi nama TPP kesejahteraan ASN telah merusak seakan tatanan sosial masyarakat seakan merusak juga, tanpa melihat kondisi daerah yang masih rusak ini.
Setelah merubah Tunjangan dengan diberi nama TPP ASN aparatur sipil negara tidak bisa menjamin akan ada Kesejahteraan masa kini dan masa mendatang, tidak bisa menjamin pula keluarganya sendiri apa lagi kebutuhan lain yang harus mereka diamankan dalam sosial masyarakat, .
Karena alasan ALPA seorang ASN, pungutan liar OPD masuk kencang pemotongan gaji tunjangan setinggi langit disitu awal mula masalah sosial dibangun hari ini di Tanah PAPUA, Tuturnya.
Pajak daerah
Lebih kurang 4 fungsi dari pajak daerah tidak memiliki fungsinya.
1. Fungsi Anggaran , tidak terlihat jelas hasilnya di masyarakat.
2. Fungsi mengatur , tidak bermakna yang terbentuk.
3. Fungsi stabilitas, masih saja tidak terlalu ukur, kenaikan harga naik terus tiap detik. Apa yang diharapkan kestabilan nilai dan harga di pasaran. Dan
4. Fungsi pendistribusian pendapatan, belum mendapatkan hasil yang matang di daerah.
Untuk apa kami bayar Pajak.....?, Ungkapnya.
Lanjut pula, Pajak yang terlalu besar kami bayar tetapi tidak ada pembangunan yang harus merasakan masyarakat hasil dari pajak itu, Hasil pajak yang kami bayarkan Kepala OPD Dan bupati dan gubernur yang harus digunakan sebagai uang perjalanan dinas keluar daerah tanpa tujuan yang jelas. Ke empat fungsi tidak berjalan dengan betul.
Tanpa surat edaran yang dipanggil dari pusat kepala OPD menggunakan dana APBD hasil pajak menggunakan alasan Jalan Dinas, padahal jalan dinasnya adalah bukan ASN hanya keluarganya yang dipakai sebagai keluar daerah atas nama jalan dinas, dan kepala-kepala , Kepala Bidang , Kepala subit dan sebagian yang mendekati dengan kepala OPD. Wah, seakan pajak daerah adalah pungutan yang harus digunakan untuk kepentingan seorang kepala OPD, Kepala Bidang dan subit.
Hasil dari pajak daerah kami ,Tidak ada pembangunan yang harus merasakan masyarakat setempat, jalan masih rusak parah tergenang Air, jembatan masih rusak terlihat depan mata kita.
Mungkin pajak daerah adalah Projek bagi Kepala OPD, Bupati dan juga Kepala-kepala bidang dan kepala subit. Anehnya adalah kami melihat karakter-karakter kepemimpinan mereka itu, punggasnya.
Perbuatan mereka mengakibatkan kerusakan lingkungan dan dalam masyarakat itu memang masih ada dan aktif merusak dalam birokrasi mereka. Kami memantau kondisi daerah terlalu kacau balau, Kejahatan Meloncat rusak, Pemabuk dan Pencuri cukup tinggi, itu harus terima hari ini . Mama-mama pasar macet tidak ada pembelinya. Jualan mereka bawa pulang , busuk dan buang keringat masyarakat sia-sia dan keringat mama-mama pasar tidak bernilai depan mata 6 Gubernur dan Bupati -bupati di Tanah PAPUA, Ungkapnya.
ASN sebagai Dasar dari Pembangunan, tetapi ASN sendiri tidak cukup untuk sejahtera, pembangunan jika ASN pun tidak merasakan Kesejahteraan. Memang benar Papua Tengah dan Tanah Papua selalu ada Kerusuhan, Kekerasan, dan juga penderitaan di Mana-mana. "ASN adalah Tolak ukur pembangunan dalam sebuah Pemerintahan, ".Atur-Lah Dalam rumah mu maka akan merasakan dampaknya. Katanya.
Jika seseorang ASN masih saja belum mendapatkan kesejahteraan, apalagi masyarakat merasakan pembangunan dan memunculkan kesejahtera di daerah, masih saja begitu dan begitu, rasanya bosan.
ASN pun tidak merasakan kesejahteraan, saya tidak bisa membandingkan bahwa daerah ini akan aman selamanya, jika masih kepemimpinannya terlalu biadab begitu. Pada hal seorang ASN adalah Nadi pembangunan.
Ternyata benar, Dedi Mulyadi mempersoalkan Tunjangan dan gaji seorang ASN di Kantor Gubernur Papua di Jayapura beberapa bulan lalu. Tetapi saya berharap Semoga Pemimpin-pemimpin dan juga manusia-manusia paling biadab akan kembali manusia sempurna.
Pos. Admin
Komentar
Posting Komentar